Ikatan kuat sebagian unsur militer Indonesia awal kemerdekaan dengan Belanda tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan merupakan warisan langsung dari proses sejarah yang panjang dan kompleks. Salah satu titik kuncinya adalah integrasi bekas pasukan Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger (KNIL) ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) setelah Konferensi Meja Bundar.
Pasca-pengakuan kedaulatan pada akhir 1949, Indonesia mewarisi kondisi keamanan yang rapuh. Negara baru ini belum memiliki satu angkatan bersenjata yang sepenuhnya terpadu, sementara ribuan personel KNIL masih eksis dengan struktur, budaya, dan loyalitas lama.
Dalam kerangka negara federal Republik Indonesia Serikat, dibentuklah APRIS sebagai tentara nasional sementara. Intinya adalah Tentara Nasional Indonesia, yang berasal dari laskar dan tentara republik selama revolusi, ditambah eks-KNIL yang diberi opsi untuk bergabung.
Integrasi tersebut secara formal tampak sederhana, namun secara sosiologis sangat rumit. Prajurit KNIL bukan sekadar pasukan kolonial biasa, melainkan tentara profesional yang sejak lama dibentuk, digaji, dan dididik oleh pemerintah Kerajaan Belanda.
Bagi banyak eks-KNIL, Belanda bukan hanya negara penjajah, tetapi juga institusi yang memberi identitas, status sosial, dan kepastian hidup. Ikatan emosional ini tidak serta-merta hilang hanya karena perubahan kedaulatan politik.
Selain faktor emosional, ada pula faktor teknis yang memperkuat jejak Belanda. Persenjataan, sistem komando, doktrin militer, hingga tata administrasi di tubuh APRIS pada awalnya banyak mengadopsi model KNIL yang berbasis Eropa.
Pengalihan aset militer KNIL kepada pemerintah Indonesia menjadi bagian dari kesepakatan internasional. Akibatnya, banyak satuan TNI awal menggunakan senjata, perlengkapan, dan standar logistik yang berasal dari Belanda.
Di sisi lain, TNI sebagai inti APRIS lahir dari pengalaman perang gerilya dan perjuangan rakyat. Budaya militernya lebih egaliter, politis, dan sarat semangat revolusi, sangat berbeda dengan kultur disiplin kolonial ala KNIL.
Pertemuan dua tradisi militer yang sangat bertolak belakang ini menciptakan gesekan internal. Perbedaan latar belakang pendidikan, bahasa, serta cara pandang terhadap negara dan kekuasaan memperumit proses integrasi.
Hambatan psikologis menjadi salah satu faktor terpenting. Sejumlah prajurit eks-KNIL masih menyimpan loyalitas simbolik terhadap Ratu Belanda, yang selama puluhan tahun menjadi lambang otoritas tertinggi bagi mereka.
Selain itu, muncul pula sentimen kedaerahan yang tajam. Sebagian eks-KNIL, terutama dari Indonesia timur, memandang dominasi perwira Jawa di TNI sebagai ancaman terhadap posisi dan identitas mereka.
Perasaan terpinggirkan ini diperkuat oleh realitas politik saat itu. Struktur komando APRIS secara bertahap memang lebih banyak diisi oleh perwira TNI eks-republik, sehingga eks-KNIL merasa kehilangan pengaruh.
Dalam kondisi tersebut, ikatan dengan Belanda bagi sebagian eks-KNIL berfungsi sebagai jangkar psikologis. Ia menjadi simbol stabilitas lama di tengah ketidakpastian negara baru yang masih mencari bentuk.
Hubungan ini tidak selalu bermakna pengkhianatan, melainkan refleksi dari konflik identitas. Banyak prajurit berada di antara dua dunia, sebagai warga Indonesia secara hukum, tetapi secara mental masih berada dalam orbit kolonial.
Ketegangan ini kemudian meledak dalam berbagai peristiwa politik dan militer pada awal 1950-an. Pemberontakan yang melibatkan bekas pasukan KNIL di beberapa daerah menunjukkan bahwa integrasi tidak pernah sepenuhnya tuntas.
Belanda sendiri masih memiliki kepentingan politik dan simbolik di Indonesia pascakemerdekaan, terutama terkait wilayah dan komunitas eks-KNIL. Hal ini secara tidak langsung memperpanjang bayang-bayang pengaruh Belanda.
Namun seiring berjalannya waktu, restrukturisasi TNI, penanaman doktrin nasionalisme Indonesia, dan penegasan negara kesatuan perlahan mengikis ikatan lama tersebut. Generasi baru prajurit mulai tumbuh tanpa pengalaman kolonial langsung.
Meski demikian, jejak Belanda tetap terasa dalam tradisi militer, istilah, dan sistem tertentu yang bertahan lama. Ini menunjukkan bahwa kolonialisme tidak hanya meninggalkan bangunan fisik, tetapi juga jejak institusional.
Dalam konteks sejarah, ikatan kuat ke Belanda di tubuh eks-KNIL bukanlah anomali, melainkan konsekuensi logis dari transisi kekuasaan yang cepat dan belum matang. Negara baru dipaksa menyerap warisan lama demi bertahan hidup.
Proses integrasi APRIS menjadi cermin betapa sulitnya membangun persatuan dari latar belakang yang saling bertentangan. Ia memperlihatkan bahwa kemerdekaan politik tidak serta-merta berarti kemerdekaan psikologis.
Pada akhirnya, kisah ini menegaskan bahwa pembentukan TNI bukan sekadar soal militer, melainkan proses sosial dan identitas nasional. Ikatan lama dengan Belanda menjadi bagian dari sejarah pahit yang harus dilewati Indonesia untuk benar-benar berdiri sebagai bangsa merdeka.
Sejarah
Keturunan KNIL kerap dipersepsikan keliru. Saat sejumlah pelajar ditanya tentang ciri fisik tentara KNIL, mayoritas membayangkan sosok tinggi, berambut pirang, dan berkulit putih khas Eropa. Padahal, realitas sejarah menunjukkan sebagian besar prajurit KNIL justru berasal dari kalangan pribumi Nusantara, yang darah dan keturunannya kini menyatu dalam masyarakat Indonesia.
KNIL dibentuk secara resmi pasca-Perang Diponegoro pada 1830, ketika Belanda mengalami krisis besar kekuatan militer. Awalnya pasukan ini hanya disebut sebagai tentara Hindia Belanda, sebelum kemudian dikenal sebagai Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger. Kekurangan personel Eropa memaksa Belanda merekrut besar-besaran penduduk lokal.
Perang Aceh menjadi bukti paling gamblang peran pasukan pribumi dalam KNIL. Pada 26 Maret 1873, dari kapal perang Citadel Van Antwerpen, Belanda menyatakan perang terhadap Aceh. Sepuluh hari kemudian, Mayor Jenderal Herman Rudolf Köhler memimpin 3.300 pasukan, dengan sekitar 2.100 di antaranya adalah serdadu pribumi, dan menembakkan meriam pertama ke Pantai Ulee Lheue.
Serangan terhadap Masjid Raya Aceh berujung petaka. Köhler dan ribuan pasukannya tewas dan dimakamkan di Kerkhof Peucut. Menariknya, nama-nama yang tertera di batu nisan tak seluruhnya berbau Eropa, melainkan juga menunjukkan identitas lokal Nusantara, mencerminkan komposisi KNIL yang multietnis.
Perang berlanjut di bawah Jenderal Jan van Swieten. Ekspedisi kedua pada Desember 1873 membawa sekitar 6.300 pasukan, hampir setengahnya pribumi. Setiap tahun Belanda membutuhkan sedikitnya 2.000 prajurit baru. Meski merekrut orang Eropa dari berbagai negara, komposisi terbesar tetap berasal dari Jawa, Madura, Ambon, Sunda, Melayu, hingga Bugis.
Alasan perekrutan pribumi bukan semata kebutuhan jumlah, tetapi juga strategi. Upah prajurit lokal jauh lebih murah, mereka lebih tahan iklim tropis dan penyakit, serta efektif dijadikan alat memecah perlawanan antardaerah. Dengan demikian, perlawanan rakyat sering dihadapi oleh sesama anak bangsa yang berseragam KNIL.
Semua runtuh saat Jepang datang pada 1942. KNIL tak siap menghadapi ancaman eksternal, karena selama ini hanya fokus menumpas pemberontakan internal. Pasukan KNIL tercerai-berai, tentara Eropa kembali ke negeri asal, sementara prajurit pribumi mengambil jalan berbeda-beda, termasuk bergabung dengan PETA bentukan Jepang atau memilih bersembunyi.
Sejumlah tokoh besar republik ternyata memiliki latar belakang KNIL. Soeharto, misalnya, mengikat dinas pendek di KNIL pada 1940 sebelum kemudian masuk PETA dengan menyembunyikan identitas lamanya. Fakta ini juga terjadi pada sejumlah jenderal lain seperti AH Nasution, Urip Sumoharjo, AE Kawilarang, Gatot Subroto, dan TB Simatupang.
Berbeda dengan KNIL, PETA secara terbuka diarahkan Jepang untuk membangun kekuatan lokal. Menjelang akhir Perang Dunia II, ribuan eks-PETA bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat yang menjadi embrio TNI. Di sisi lain, Belanda kembali menghimpun eks-KNIL, terutama di Indonesia Timur, meski sejumlah perwira memilih berdiri di pihak republik.
Fakta paradoks ini tergambar jelas dalam Perjanjian Renville 1948, ketika delegasi Belanda dipimpin Abdulkadir Widjojoatmodjo, seorang kolonel KNIL kelahiran Indonesia. Sejarah ini kemudian diangkat dalam dokumenter “Nenek Moyangku Seorang… KNIL” karya Watchdoc, yang menegaskan bahwa kisah KNIL bukan sekadar cerita penjajah, melainkan bagian kompleks dari perjalanan bangsa Indonesia sendiri.
Baca selanjutnya
Kumpulan berita terkini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar